RSS

Penyesuaian registrasi dan uji kompetensi

05 Jun

Penyesuaian Uji Kompetensi
BERDASAR Permenkes No.161/MENKES/PER/I/2010

Oleh ; bambang sutomo (MTKP Jawa Tengah, dari Profesi perawat gigi)

Tulisan ini merupakan kelanjutan penulisan saya sebelumnya berjudul : Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan sesuai Permenkes No.161/PERMENKES/PER/I/2010 (UJI KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN OLEH MTKP) yang di Posted on Februari 21, 2011 by bambangsutomo

Uji kompetensi merupakan kewajiban bagi seluruh tenaga kesehatan di Indonesia, kewajiban ini telah diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 161/MENKES/PER/I/2010 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, sehingga jelaslah kewajiban ini harus dilaksanakan.

1. Pengertian Tenaga kesehatan
Dalam Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010, Pasal 1, telah dijelaskan bahwa yang dimaksud tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangna untuk melakukan upaya kesehatan. Melihat batasan ini maka sangatlah jelas yang dimasud dalam kategori tenaga kesehatan. Namun dalm pelaksanaan uji terdapat pengecualian 2 kategori tenaga yaitu tenaga medis (dokter dan dokter gigi), serta tenaga kefarmasian tidak berkewajiban melakukan melakukan registrasi tenaga kesehatan, hal ini ditegaskan dalam Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010 Pasal 32, yang menjelaskan bahwa ketentuan registrasi tenaga kesehatan dalam peraturan ini tidak berlaku bagi tenaga medis dan tenaga kefarmasian.

2. Uji Kompetensi
Sebelum tenaga kesehatan di register sebagai tenaga kesehatan, sebelumnya tenaga kesehatan dimaksud wajib melakukan uji kompetensi. Pengertian mengenai iji kompetensi sebagaimana dijelaskan dalam Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010, Pasal 1, butir 3 : Uji kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, ketrampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi. Sehingga dengan uji kompetensi ini tenaga kesehatan akan diukur 3 aspek, yaitu pengetahuan, ketrampilan, dan sikap. Adapun metode uji yang akan digunakan oleh MTKP tidak menggunakan metode uji OSCA atau OSCE, tetapi telah disepakati oleh MTKI dengan menggunakan MCQ. Metode ini digunakan untuk tahap awal dan akan di lakukan untuk lulusan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang lulus tahun 2011 yang akan dilakukan sekitar bulan September.
Untuk menyatakan dan menunjukan seorang tenaga kesehatan sudah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus, maka yang bersangkutan akan diberikan sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seorang tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik dan atau pekerjaan profesinya diseluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi. Hal ini sesuai Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010, Pasal 10, ayat (1) yang berbunyi ;
Tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi diberikan sertifikat kompetensi.
Sertifikat kompetensi disahkan oleh ketua MTKP, sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua MTKP
Srtifikat kompetensi tdidak berlaku seumur hidup, sesorang tenaga kesehatan akan dilakukan uji kompetensi lagi setelah 5 tahun, apakah masih kompeten atau tidak kompeten, hal ini sesuai pasal 10 ayat (3), yang berbunyi : sertifikat kompetensi sebagaimana ayat (2) berlaku 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan uji kompetensi kembali setelah habis masa berlakuknya.

3. Registrasi tenaga kesehatan
Tenaga kesehatan yang sudah melakukan uji kompetensi, untuk selanjutnya diharapkan mengajukan permohonan kepada MTKI untuk melakukan registrasi tenaga kesehatan . Hal ini sebagaimana diatur dalam Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010, Pasal 10 (4), yang menyatakan bahwa berdasarkan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Tenaga kesehatan harus segera mengajukan permohonan memperoleh STR.
Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya.serta diakui secara hokum untuk menjalankan praktik dan atau pekerjaan profesinya.
Registrasi akan dilakukan oleh MTKI dengan diberikan nomer registrasi. Seseorang yang sudah terregistrasi mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Seseorang tenaga kesehatan yang sudah di ter-registrasi kemudian akan diberikan Surat tanda registrasi (STR). Surat tanda registrasi, selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi setelah memiliki sertifikat kompetensi.
Hal ini datur dalam Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010, Pasal 12 , ayat (1), (3), (4), Untuk memperoleh STR, tenaga kesehatan harus mengajukan permohonan kepada ketua MTKI melalui MTKP ; MTKI melakukan registrasi secara nasional dan memberikan nomor registrasi peserta kepada kepala dinas kesehatan provinsi melalui MTKP ; Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selaku registrar menandatangani STR atas nama MTKI dan STR berlaku secara nasional di seluruh wilayah indonesia
4. Perlakuan bagi tenaga kesehatan yang sudah melakukan uji kompetensi dan registrasi
Sebelum diberlakukannya Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010, ini sudah ada beberapa daerah yang melakukan uji kompetensi bagi tenaga kesehatan diwilayahnya. Maka dengan adanya peraturan ini maka :

1).Bukti registrasi lama berlaku sampai masa berlakuknya habis.

Sebelum terbit Permenkes 161/MENKES/PER/I/2010, sudah ada peraturan yang mengatur mengenai registrasi tnaga kesehatan seperti SIB, SIP, SIF,SIPG,SIRO, SITW,SIR,DAN SIOT, maka dengan dikeluarkannya Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010, bukti tertulis untuk menjalankan kewenangan sebagai tenaga kesehatan tersebut tetap berlaku , dan tenaga kesehatan dimaksud sudah dianggap mempunyai Surat Tanda Registrasi. Hal ini seperti diatur dalam pasal 30 ayat 1 yang menjelaskan bahwa ; tenaga kesehatan yang telah mendapatkan bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia dinyatakan telah memiliki STR sampai dengan masa berlakunya habis. Dengan melihat pasal 30, sangatlah jelas bahwa dengan dimilikinya bukti tertulis tersebut , dinyatakan sudah memiliki STR sampai berlakunya habis, jadi dia tidak mempunyai kewajiban untuk ikut uji kompetensi sepanjang bukti kewenangan tersebut masih berlaku. Dan tentunya setelah habis diwajibkan mengikuti proses registrasi yang diawali dengan uji kompetensi.

2).Sertifikat kompetensi tetap berlaku sampai masa berlakuknya habis.
Bagi yang sudah memiliki sertifikat uji kompetensi, maka sertifikat uji kompetensi dianggap syah dan berlaku dan bisa digunakan sampai masa berlakuknya habis.
Hal ini sesuai dengan Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010 Pasal 30 ayat (3) yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh sebelum terbentuknya MTKI dan MTKP berdasarkan peraturan ini, dan belum memiliki bukti tertulis pemberian kewenangan dinyatakan telah memiliki sertifikat kompetensi berdasarkan peraturan ini.
2). Sertifikat kompetensi yang sudah ada dan masih berlaku bisa langsung untuk mengajukan STR.
Sertifikat kompetensi yang masih berlaku langsung bisa digunakan untuk mendapatkan STR (Surat tanda registrasi). Hal ini sesuai Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010, Pasal 30 ayat (4), yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan permohonan Registrasi berdasarkan Peraturan ini.
Ketentuan ini bisa juga diartikan bahwa seseorang yang sudah uji kompetensi dan memiliki sertifikat kompetensi dan belum mendapatkan atau belum mempunyai registrasi berdasarkan peraturan sebelumnya seperti SIP bagi perawat, SIPG bagi perawat gigi, SIB bagi bidan, SIR bagi radiographer, dan lainnya, maka langsung bisa mengajukan STR berdasarkan Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010 (tidak perlu lagi mengurus SIB, SIP, SIF,SIPG,SIRO, SITW,SIR,DAN SIOT).
5. Penyesuaian dengan peraturan sebelumnya mengenai kewajiban registrasi .
Dengan berluknya Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010, dan terbentuknya MTKI dan MTKP maka perlu dilakukan penyesuaian penyesuaian sebagai berikut :
1). Peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai pelaporan dan registrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila MTKI dan MTKP telah terbentuk.
Peraturan sebelumnya yang mengatur (registrasi dan praktik perawat, registrasi dan izin praktek fisio terapis, registrasi dan izin kerja perawat gigi, registrasi dan izin kerja refraksionis optisien, registrasi dan praktek bidan, registrasi dan praktik terapis wicara, registrasi dan izin kerja radiographer, registrasi dan izin kerja okupasi terapis) dinyatak dicabut dan tidak berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) yang menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila MTKI dan MTKP telah terbentuk.

2). SIK tetap berlaku
Namun perlu diingat yang dicabut adalah yang berhubungan dengan pelaporan dan registrasi, sedangkan yang berhubungan dengan Surat Izin Kerja (SIK) tetap berlaku . Artinya seorang tenaga kesehatan tetap berkewajiban mengurus izin kerja. Seperti apa yang dijelaskan dalam Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010, Pasal 34 yang menyatakan bahwa pada saat peraturan ini berlaku maka kepmen yang mengatur tentang registrasi dan praktik perawat, registrasi dan izin praktek fisio terapis, registrasi dan izin kerja perawat gigi, registrasi dan izin kerja refraksionis optisien, registrasi dan praktek bidan, registrasi dan praktik terapis wicara, registrasi dan izin kerja radiographer, registrasi dan izin kerja okupasi terapis, Sepanjang yang mengatur pelaporan dan registrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila MTKI dan MTKP telah terbentuk.
Kewajiban adanya SIK juga diatur lebih lanjut sesudah Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010 muncul, yaitu adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 Tentang Klinik, bahwa dalam Pasal 18 ayat (2) dijelaskan bahwa setiap tenaga kesehatan lain yang bekerja di klinik harus mempunyai Surat Izin sebagai tanda registrasi/Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Kerja (SIK) atau Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3). Penyesuaian bagi MTKP yang dibentuk sebelum Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010 berlaku.
Bagi beberapa daerah yang sudah mempunyai MTKP yang dibentuk sebelum berlakuknya Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010, maka untuk segera menyesuaikan diri, dalam artian tidak lagi melakukan kegiatan semenjak Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010 berlaku, karena semua yang mengatur registrasi dan uji kompetensi sudah diatur dengan Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010, hal ini sesuai dengan pasal 31 ayat (3) yang menyatakan MTKP yang telah terbentuk pada saat peraturan ini berlaku, harus menyesuaikan diri dengan ketentuan dalam peraturan ini.

Sebagai tenaga kesehatan yang bekerja di Indonesia, tentunya kita semua berkewajiban untuk menjalankan peraturan ini demi terciptanya pelayanan yang bermutu. untuk realisasi pelaksanaannya akan segera ditindak lanjuti oleh MTKI dengan MTKP di tiap-tiap Provinsi.

sampai dengan ditulisnya makalah ini, MTKI sudah dibentuk dan dilantik pada tanggal 16 Februari 2011, sedangkan MTKP sudah disyahkan dengan SK oleh BPPSDMK pada bulan April 2011, sehingga untuk pelaksanaan ataupun realisasi sesuai peraturan menteri tersebut sudah tidak ada masalah.

Dengan tulisan ini diharapkan dapat manambah wawasan bagi kita serta memberi pencerahan bagi semuanya.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juni 5, 2011 in Tenaga Kesehatan

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: