RSS

Penyesuaian registrasi dan uji kompetensi

Penyesuaian Uji Kompetensi
BERDASAR Permenkes No.161/MENKES/PER/I/2010

Oleh ; bambang sutomo (MTKP Jawa Tengah, dari Profesi perawat gigi)

Tulisan ini merupakan kelanjutan penulisan saya sebelumnya berjudul : Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan sesuai Permenkes No.161/PERMENKES/PER/I/2010 (UJI KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN OLEH MTKP) yang di Posted on Februari 21, 2011 by bambangsutomo

Uji kompetensi merupakan kewajiban bagi seluruh tenaga kesehatan di Indonesia, kewajiban ini telah diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 161/MENKES/PER/I/2010 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, sehingga jelaslah kewajiban ini harus dilaksanakan.

1. Pengertian Tenaga kesehatan
Dalam Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010, Pasal 1, telah dijelaskan bahwa yang dimaksud tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangna untuk melakukan upaya kesehatan. Melihat batasan ini maka sangatlah jelas yang dimasud dalam kategori tenaga kesehatan. Namun dalm pelaksanaan uji terdapat pengecualian 2 kategori tenaga yaitu tenaga medis (dokter dan dokter gigi), serta tenaga kefarmasian tidak berkewajiban melakukan melakukan registrasi tenaga kesehatan, hal ini ditegaskan dalam Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010 Pasal 32, yang menjelaskan bahwa ketentuan registrasi tenaga kesehatan dalam peraturan ini tidak berlaku bagi tenaga medis dan tenaga kefarmasian.

2. Uji Kompetensi
Sebelum tenaga kesehatan di register sebagai tenaga kesehatan, sebelumnya tenaga kesehatan dimaksud wajib melakukan uji kompetensi. Pengertian mengenai iji kompetensi sebagaimana dijelaskan dalam Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010, Pasal 1, butir 3 : Uji kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, ketrampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi. Sehingga dengan uji kompetensi ini tenaga kesehatan akan diukur 3 aspek, yaitu pengetahuan, ketrampilan, dan sikap. Adapun metode uji yang akan digunakan oleh MTKP tidak menggunakan metode uji OSCA atau OSCE, tetapi telah disepakati oleh MTKI dengan menggunakan MCQ. Metode ini digunakan untuk tahap awal dan akan di lakukan untuk lulusan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang lulus tahun 2011 yang akan dilakukan sekitar bulan September.
Untuk menyatakan dan menunjukan seorang tenaga kesehatan sudah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus, maka yang bersangkutan akan diberikan sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seorang tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik dan atau pekerjaan profesinya diseluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi. Hal ini sesuai Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010, Pasal 10, ayat (1) yang berbunyi ;
Tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi diberikan sertifikat kompetensi.
Sertifikat kompetensi disahkan oleh ketua MTKP, sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua MTKP
Srtifikat kompetensi tdidak berlaku seumur hidup, sesorang tenaga kesehatan akan dilakukan uji kompetensi lagi setelah 5 tahun, apakah masih kompeten atau tidak kompeten, hal ini sesuai pasal 10 ayat (3), yang berbunyi : sertifikat kompetensi sebagaimana ayat (2) berlaku 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan uji kompetensi kembali setelah habis masa berlakuknya.

3. Registrasi tenaga kesehatan
Tenaga kesehatan yang sudah melakukan uji kompetensi, untuk selanjutnya diharapkan mengajukan permohonan kepada MTKI untuk melakukan registrasi tenaga kesehatan . Hal ini sebagaimana diatur dalam Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010, Pasal 10 (4), yang menyatakan bahwa berdasarkan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Tenaga kesehatan harus segera mengajukan permohonan memperoleh STR.
Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya.serta diakui secara hokum untuk menjalankan praktik dan atau pekerjaan profesinya.
Registrasi akan dilakukan oleh MTKI dengan diberikan nomer registrasi. Seseorang yang sudah terregistrasi mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Seseorang tenaga kesehatan yang sudah di ter-registrasi kemudian akan diberikan Surat tanda registrasi (STR). Surat tanda registrasi, selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi setelah memiliki sertifikat kompetensi.
Hal ini datur dalam Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010, Pasal 12 , ayat (1), (3), (4), Untuk memperoleh STR, tenaga kesehatan harus mengajukan permohonan kepada ketua MTKI melalui MTKP ; MTKI melakukan registrasi secara nasional dan memberikan nomor registrasi peserta kepada kepala dinas kesehatan provinsi melalui MTKP ; Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selaku registrar menandatangani STR atas nama MTKI dan STR berlaku secara nasional di seluruh wilayah indonesia
4. Perlakuan bagi tenaga kesehatan yang sudah melakukan uji kompetensi dan registrasi
Sebelum diberlakukannya Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010, ini sudah ada beberapa daerah yang melakukan uji kompetensi bagi tenaga kesehatan diwilayahnya. Maka dengan adanya peraturan ini maka :

1).Bukti registrasi lama berlaku sampai masa berlakuknya habis.

Sebelum terbit Permenkes 161/MENKES/PER/I/2010, sudah ada peraturan yang mengatur mengenai registrasi tnaga kesehatan seperti SIB, SIP, SIF,SIPG,SIRO, SITW,SIR,DAN SIOT, maka dengan dikeluarkannya Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010, bukti tertulis untuk menjalankan kewenangan sebagai tenaga kesehatan tersebut tetap berlaku , dan tenaga kesehatan dimaksud sudah dianggap mempunyai Surat Tanda Registrasi. Hal ini seperti diatur dalam pasal 30 ayat 1 yang menjelaskan bahwa ; tenaga kesehatan yang telah mendapatkan bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia dinyatakan telah memiliki STR sampai dengan masa berlakunya habis. Dengan melihat pasal 30, sangatlah jelas bahwa dengan dimilikinya bukti tertulis tersebut , dinyatakan sudah memiliki STR sampai berlakunya habis, jadi dia tidak mempunyai kewajiban untuk ikut uji kompetensi sepanjang bukti kewenangan tersebut masih berlaku. Dan tentunya setelah habis diwajibkan mengikuti proses registrasi yang diawali dengan uji kompetensi.

2).Sertifikat kompetensi tetap berlaku sampai masa berlakuknya habis.
Bagi yang sudah memiliki sertifikat uji kompetensi, maka sertifikat uji kompetensi dianggap syah dan berlaku dan bisa digunakan sampai masa berlakuknya habis.
Hal ini sesuai dengan Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010 Pasal 30 ayat (3) yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh sebelum terbentuknya MTKI dan MTKP berdasarkan peraturan ini, dan belum memiliki bukti tertulis pemberian kewenangan dinyatakan telah memiliki sertifikat kompetensi berdasarkan peraturan ini.
2). Sertifikat kompetensi yang sudah ada dan masih berlaku bisa langsung untuk mengajukan STR.
Sertifikat kompetensi yang masih berlaku langsung bisa digunakan untuk mendapatkan STR (Surat tanda registrasi). Hal ini sesuai Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010, Pasal 30 ayat (4), yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan permohonan Registrasi berdasarkan Peraturan ini.
Ketentuan ini bisa juga diartikan bahwa seseorang yang sudah uji kompetensi dan memiliki sertifikat kompetensi dan belum mendapatkan atau belum mempunyai registrasi berdasarkan peraturan sebelumnya seperti SIP bagi perawat, SIPG bagi perawat gigi, SIB bagi bidan, SIR bagi radiographer, dan lainnya, maka langsung bisa mengajukan STR berdasarkan Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010 (tidak perlu lagi mengurus SIB, SIP, SIF,SIPG,SIRO, SITW,SIR,DAN SIOT).
5. Penyesuaian dengan peraturan sebelumnya mengenai kewajiban registrasi .
Dengan berluknya Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010, dan terbentuknya MTKI dan MTKP maka perlu dilakukan penyesuaian penyesuaian sebagai berikut :
1). Peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai pelaporan dan registrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila MTKI dan MTKP telah terbentuk.
Peraturan sebelumnya yang mengatur (registrasi dan praktik perawat, registrasi dan izin praktek fisio terapis, registrasi dan izin kerja perawat gigi, registrasi dan izin kerja refraksionis optisien, registrasi dan praktek bidan, registrasi dan praktik terapis wicara, registrasi dan izin kerja radiographer, registrasi dan izin kerja okupasi terapis) dinyatak dicabut dan tidak berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) yang menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila MTKI dan MTKP telah terbentuk.

2). SIK tetap berlaku
Namun perlu diingat yang dicabut adalah yang berhubungan dengan pelaporan dan registrasi, sedangkan yang berhubungan dengan Surat Izin Kerja (SIK) tetap berlaku . Artinya seorang tenaga kesehatan tetap berkewajiban mengurus izin kerja. Seperti apa yang dijelaskan dalam Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010, Pasal 34 yang menyatakan bahwa pada saat peraturan ini berlaku maka kepmen yang mengatur tentang registrasi dan praktik perawat, registrasi dan izin praktek fisio terapis, registrasi dan izin kerja perawat gigi, registrasi dan izin kerja refraksionis optisien, registrasi dan praktek bidan, registrasi dan praktik terapis wicara, registrasi dan izin kerja radiographer, registrasi dan izin kerja okupasi terapis, Sepanjang yang mengatur pelaporan dan registrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila MTKI dan MTKP telah terbentuk.
Kewajiban adanya SIK juga diatur lebih lanjut sesudah Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010 muncul, yaitu adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 Tentang Klinik, bahwa dalam Pasal 18 ayat (2) dijelaskan bahwa setiap tenaga kesehatan lain yang bekerja di klinik harus mempunyai Surat Izin sebagai tanda registrasi/Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Kerja (SIK) atau Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3). Penyesuaian bagi MTKP yang dibentuk sebelum Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010 berlaku.
Bagi beberapa daerah yang sudah mempunyai MTKP yang dibentuk sebelum berlakuknya Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010, maka untuk segera menyesuaikan diri, dalam artian tidak lagi melakukan kegiatan semenjak Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010 berlaku, karena semua yang mengatur registrasi dan uji kompetensi sudah diatur dengan Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010, hal ini sesuai dengan pasal 31 ayat (3) yang menyatakan MTKP yang telah terbentuk pada saat peraturan ini berlaku, harus menyesuaikan diri dengan ketentuan dalam peraturan ini.

Sebagai tenaga kesehatan yang bekerja di Indonesia, tentunya kita semua berkewajiban untuk menjalankan peraturan ini demi terciptanya pelayanan yang bermutu. untuk realisasi pelaksanaannya akan segera ditindak lanjuti oleh MTKI dengan MTKP di tiap-tiap Provinsi.

sampai dengan ditulisnya makalah ini, MTKI sudah dibentuk dan dilantik pada tanggal 16 Februari 2011, sedangkan MTKP sudah disyahkan dengan SK oleh BPPSDMK pada bulan April 2011, sehingga untuk pelaksanaan ataupun realisasi sesuai peraturan menteri tersebut sudah tidak ada masalah.

Dengan tulisan ini diharapkan dapat manambah wawasan bagi kita serta memberi pencerahan bagi semuanya.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juni 5, 2011 in Tenaga Kesehatan

 

BANTU CEPAT OLAH DATA

Solusi Tepat Cepat dan Akurat Membantu Olah Data

Dalam proses penelitian, khususnya untuk jenis penelitian kuantitatif tidak akan terlepas dengan proses pengolahan data. Tahapan ini sangatlah menentukan dalam merumuskan hasil penelitian, pembuatan kesimpulan, serta sebagai dasar pembuatan rekomendasi hasil penelitian. Untuk itu sangatlah diperlukan kecermatan sebagai langkah-langkah konkrit atas data yang kita peroleh .

Kesalahan yang sering terjadi adalah adanya interprestasi yang kurang tepat. Data hasil penelitian tidaklah sekedar angka yang tak bermakna, tetapi sebenarnya kalau kita bisa menginterprestasikan angka-angka tersebut akan sangat menarik dan bermakna.

Pengolahan data

Adapun tahap-tahapan dalam pengolahan data adalah :

1. Editing data

Tahap ini adalah pengecekan dan perbaikan instrument penelitian, apakah semua sudah terisi, apakah tulisannya atau isiannya jelas, apakah jawabannya konsisten dengan pertanyaan. Apabila dijumpai ada jawaban yang belum lengkap, bila perlu dilakukan pengambilan data ulang.

2. Coding data

Setelah semua instrument diedit, untuk selanjutnya akan dilakukan pemberian kode, yaitu mengubah data yang berbentuk huruf menjadi angka.

3. Entry data

Data-data yang sudah diberi atau dirubah dengan kode angka, maka untuk selanjutnya akan dimasukan kedalam software komputer

4. Pembersihan data

Setelah semua data dimasukan dalam software, kemudian akan dilakukan pengecekan untuk menghindari kesalahan-kesalahan kode, ketidaklengkapan, dan sebagainya kemudian apabila terjadi kesalahan akan dilakukan pembetulan.

Analisis Data

Merupakan langkah yang amat penting. dalam sebuah penelitian setelah kita melakukan pengolahan data. Dalam langkah ini peneliti diharapkan bisa membaca dan memaknai hasil pengolahan dari data yang kita miliki. Dalam tahap ini peneliti diharapkan bisa melakukan analisis sebagai jawaban dari tujuan penelitian. pemilihan jenis analisis juga kita sesuaikan dengan tujuan penelitian.

1. Analisis deskriptif

Untuk analisis secara diskriptip dapat dilihat dari nilai mean,  median, modus, standar deviasi, varians, minimal, maximal, prosentase. Analisis dilakukan dengan melihat kecenderungan pola data yang kita miliki.

2. Analisis Uji Komparatif

Untuk penelitian dengan tujuan membandingkan atau membedakan bisa digunakan uji komparatif. pemilihan jenis uji komparatif disesuaikan dengan jenis data yang kita miliki (parametrik, non parametrik). Sifat data, terdistribusi normal atau tidak. Banyaknya variabel juga menentukan jenis uji apa yang akan kita gunakan. Uji statistik untuk studi komparatif ada beberapa mulai dari t-test (paired, independent), mann whitney, wilcoxson, kolmogorv smirnov, one way anaova, two way anova dll.

3. Analisis Uji regresi

Dilakukan untuk melihat apakah ada pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. Dengan analisis ini kita dapat melihat besaranya pengaruh satu variabel dependent  kepada variabel dependent. Untuk analisis uji pengaruh bisa dilakukan dengan uji regresi, baik regresi sedrhana ataupun regresi ganda. jenis uji yang kita gunakan bisa berupa regresi linear, regresi logistik. Penggunaannya juga dengan memperhatikan jenis data dan sifat data.

4. Analisis Uji Korelasi

Analisis ini digunakan untuk melihat hubungan yang terjadi, pola hubungan yang ada, serta arah hubungan yang terjadi. dalam analisis ini digunakan uji korelasi. Uji korelasi juga banyak ragamnya mulai dari contingency coeficient, spearman rank correlation, kendall tau, pearson product moment, partial corelation, multiple corelation. dalam uji hubungan juga perlu diperhatiakan sifat data dan jenis data.

Kecermatan, kejelian, serta ketanggapan sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis. Proses analisis bisa dilakukan dengan melakukan perhitungan manual dengan rumus-rumus statistik, selain bisa dilakukan dengan membaca hasil output olah data dengan sofware, mis SPSS. Kesalahan yang sering terjadi adalah otuput dari SPSS tidak kita manfaatkan secara maksimal untuk menjawab tujuan penelitian.

Team kami akan berusaha membantu semaksimal mungkin bagi para peneliti pemula untuk melakukan pengolahan dan analisis data mulai dari analsis univariat, biavariat, dan multivariat. kami akan membantu menentukan solusi yang tepat, serta melakukan dengan cepat dan akurat. kirim data dalam bentuk format exell. untuk order bisa via email ; bambangsutomo20@yahoo.co.id, bisa juga dengan in box melalui accunt facebook, dengan accunt :mas bam’s.

Kepercayaan dan kepuasan anda merupakan penghargaan berharga bagi kami.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada April 5, 2011 in Tenaga Kesehatan

 
Sampingan

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 028/MENKES/PER/I/2011
TENTANG
KLINIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang   : a. bahwa perkembangan penyelenggaraan fasilitas
pelayanan kesehatan semakin kompleks baik dari segi
jumlah, jenis maupun bentuk pelayanannya;
b. bahwa klinik sebagai salah satu bentuk fasilitas
pelayanan kesehatan dibutuhkan untuk
terselenggaranya pelayanan kesehatan yang mudah
diakses, terjangkau dan bermutu dalam rangka
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
c. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
920/Menkes/Per/XII/ 1986 tentang Upaya Pelayanan
Kesehatan Swasta di Bidang Medik tidak sesuai lagi
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
kedokteran serta otonomi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Klinik;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undangwww.
djpp.depkumham.go.id
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 8737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium
Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
512/Menkes/Per/X/2007 Tentang Izin Praktik Dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan
Kedokteran;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan
Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan
Muatan Informasinya;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
http://www.djpp.depkumham.go.id
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KLINIK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis
dasar dan/atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis
tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
2. Tenaga medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi
spesialis.
3. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan.
BAB II
JENIS
Pasal 2
(1) Berdasarkan jenis pelayanannya, klinik dibagi menjadi Klinik Pratama
dan Klinik Utama.
(2) Klinik Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan klinik
yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar.
(3) Klinik Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan klinik
yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan
medik dasar dan spesialistik.
(4) Klinik Pratama atau Klinik Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) dapat mengkhususkan pelayanan pada satu bidang
tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ atau jenis
penyakit tertentu.
http://www.djpp.depkumham.go.id
(5) Jenis Klinik Pratama atau Klinik Utama sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) serta pedoman penyelenggaraannya ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 3
Klinik dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau
masyarakat.
Pasal 4
(1) Klinik menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif.
(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, one day care, rawat inap
dan/atau home care.
(3) Klinik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 24 (dua puluh
empat) jam harus menyediakan dokter serta tenaga kesehatan lain
sesuai kebutuhan yang setiap saat berada di tempat.
Pasal 5
(1) Kepemilikan Klinik Pratama yang menyelenggarakan rawat jalan dapat
secara perorangan atau berbentuk badan usaha.
(2) Kepemilikan Klinik Pratama yang menyelenggarakan rawat inap dan
Klinik Utama harus berbentuk badan usaha.
BAB III
PERSYARATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6
Klinik harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan dan ruangan,
prasarana, peralatan, dan ketenagaan.
Bagian Kedua
Lokasi
Pasal 7
(1) Lokasi pendirian klinik harus sesuai dengan tata ruang daerah masingmasing.
http://www.djpp.depkumham.go.id
(2) Pemerintah daerah kabupaten/kota mengatur persebaran klinik yang
diselenggarakan masyarakat di wilayahnya dengan memperhatikan
kebutuhan pelayanan berdasarkan rasio jumlah penduduk.
(3) Ketentuan mengenai lokasi dan persebaran klinik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk klinik
perusahaan atau klinik instansi pemerintah tertentu yang hanya
melayani karyawan perusahaan atau pegawai instansi pemerintah
tersebut.
Bagian Ketiga
Bangunan dan Ruangan
Pasal 8
(1) Klinik diselenggarakan pada bangunan yang permanen dan tidak
bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja lainnya.
(2) Bangunan klinik harus memenuhi persyaratan lingkungan sehat
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Bangunan klinik harus memperhatikan fungsi, keamanan,
kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta
perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk
penyandang cacat, anak-anak dan orang usia lanjut.
Pasal 9
Bangunan klinik paling sedikit terdiri atas:
a. ruang pendaftaran/ruang tunggu;
b. ruang konsultasi dokter;
c. ruang administrasi;
d. ruang tindakan;
e. ruang farmasi;
f. kamar mandi/wc;
g. ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan.
Bagian Keempat
Prasarana
Pasal 10
(1) Prasarana klinik meliputi:
a. instalasi air;
b. instalasi listrik;
c. instalasi sirkulasi udara;
d. sarana pengelolaan limbah;
e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
http://www.djpp.depkumham.go.id
f. ambulans, untuk klinik yang menyelenggarakan rawat inap; dan
g. sarana lainnya sesuai kebutuhan.
(2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam keadaan
terpelihara dan berfungsi dengan baik.
Bagian Kelima
Peralatan
Pasal 11
(1) Klinik harus dilengkapi dengan peralatan medis dan nonmedis yang
memadai sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
(2) Peralatan medis dan nonmedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan keselamatan.
(3) Selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
peralatan medis harus memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 12
Peralatan medis yang digunakan di klinik harus diuji dan dikalibrasi secara
berkala oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi
penguji dan pengkalibrasi yang berwenang.
Pasal 13
Peralatan medis yang menggunakan radiasi pengion harus mendapatkan
izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 14
Penggunaan peralatan medis untuk kepentingan penegakan diagnosis,
terapi dan rehabilitasi harus berdasarkan indikasi medis.
Bagian Keenam
Ketenagaan
Pasal 15
(1) Pimpinan Klinik Pratama adalah seorang dokter atau dokter gigi.
(2) Pimpinan Klinik Utama adalah dokter spesialis atau dokter gigi
spesialis yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenis kliniknya.
(3) Pimpinan klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
merupakan penanggung jawab klinik dan merangkap sebagai
pelaksana pelayanan.
http://www.djpp.depkumham.go.id
Pasal 16
Ketenagaan klinik terdiri atas tenaga medis, tenaga kesehatan lain dan
tenaga non kesehatan.
Pasal 17
(1) Tenaga medis pada Klinik Pratama minimal terdiri dari 2 (dua) orang
dokter dan/atau dokter gigi.
(2) Tenaga medis pada Klinik Utama minimal terdiri dari 1 (satu) orang
dokter spesialis dari masing-masing spesialisasi sesuai jenis pelayanan
yang diberikan.
(3) Klinik Utama dapat mempekerjakan dokter dan/atau dokter gigi
sebagai tenaga pelaksana pelayanan medis.
(4) Dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
memiliki kompetensi setelah mengikuti pendidikan atau pelatihan
sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan oleh klinik.
(5) Jenis, kualifikasi, dan jumlah tenaga kesehatan lain serta tenaga non
kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang
diberikan oleh klinik.
Pasal 18
(1) Setiap tenaga medis yang berpraktik di klinik harus mempunyai Surat
Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap tenaga kesehatan lain yang bekerja di klinik harus mempunyai
Surat Izin sebagai tanda registrasi/Surat Tanda Registrasi dan Surat
Izin Kerja (SIK) atau Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 19
Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di klinik harus bekerja sesuai dengan
standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika
profesi, menghormati hak pasien, mengutamakan kepentingan dan
keselamatan pasien.
Pasal 20
Klinik dilarang mempekerjakan tenaga kesehatan warga negara asing.
http://www.djpp.depkumham.go.id
BAB IV
PERIZINAN
Pasal 21
(1) Untuk mendirikan dan menyelenggarakan klinik harus mendapat izin
dari pemerintah daerah kabupaten/kota setelah mendapatkan
rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.
(2) Dinas kesehatan kabupaten/kota mengeluarkan rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah klinik memenuhi
ketentuan persyaratan klinik dalam Peraturan ini.
(3) Permohonan izin klinik diajukan dengan melampirkan:
a. surat rekomendasi dari dinas kesehatan setempat;
b. salinan/fotokopi pendirian badan usaha kecuali untuk kepemilikan
perorangan;
c. identitas lengkap pemohon;
d. surat keterangan persetujuan lokasi dari pemerintah daerah
setempat;
e. bukti hak kepemilikan atau penggunaan tanah atau izin
penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan bagi milik
pribadi atau surat kontrak minimal selama 5 (lima) tahun bagi yang
menyewa bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan;
f. dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL);
g. profil klinik yang akan didirikan meliputi struktur organisasi
kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, dan
peralatan serta pelayanan yang diberikan; dan
h. persyaratan administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Izin klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan
mengajukan permohonan perpanjangan 6 (enam) bulan sebelum habis
masa berlaku izinnya.
(4) Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak
permohonan diterima harus menetapkan menerima atau menolak
permohonan izin atau permohonan perpanjangan izin.
(5) Permohonan yang tidak memenuhi syarat ditolak oleh pemerintah
daerah kabupaten/kota dengan memberikan alasan penolakannya
secara tertulis.
http://www.djpp.depkumham.go.id
BAB V
PENYELENGGARAAN
Pasal 22
(1) Klinik yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap harus
menyediakan:
a. ruang rawat inap yang memenuhi persyaratan;
b. tempat tidur pasien minimal 5 (lima) dan maksimal 10 (sepuluh);
c. tenaga medis dan keperawatan yang sesuai jumlah dan
kualifikasinya;
d. tenaga gizi, tenaga analis kesehatan, tenaga kefarmasian dan
tenaga kesehatan dan/atau tenaga non kesehatan lain sesuai
kebutuhan;
e. dapur gizi;
f. pelayanan laboratorium Klinik Pratama.
(2) Pelayanan rawat inap hanya dapat dilakukan maksimal selama 5 (lima)
hari.
Pasal 23
(1) Klinik dapat menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik.
(2) Perizinan laboratorium klinik terintegrasi dengan perizinan kliniknya.
(3) Apabila laboratorium klinik memiliki sarana, prasarana, ketenagaan
dan kemampuan pelayanan melebihi kriteria dan persyaratan klinik
pratama maka laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(4) Persyaratan laboratorium klinik meliputi ketenagaan, bangunan,
peralatan, dan kemampuan pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 24
(1) Klinik menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan kefarmasian
melalui ruang farmasi yang dilaksanakan oleh apoteker yang memiliki
kompetensi dan kewenangan untuk itu.
(2) Apabila klinik berada di daerah yang tidak terdapat apoteker
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan kefarmasian dapat
dilaksanakan oleh tenaga teknis kefarmasian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Ruang farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
melayani resep dari tenaga medis yang bekerja di klinik yang
bersangkutan.
http://www.djpp.depkumham.go.id
Pasal 25
Dalam memberikan pelayanan, klinik berkewajiban:
a. memberikan pelayanan yang aman, bermutu dengan mengutamakan
kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar
pelayanan dan standar prosedur operasional;
b. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan
kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu
atau mendahulukan kepentingan finansial;
c. memperoleh persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan (informed
consent);
d. menyelenggarakan rekam medis;
e. melaksanakan sistem rujukan;
f. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi
dan etika serta peraturan perundang-undangan;
g. menghormati hak-hak pasien;
h. melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
i. memiliki peraturan internal dan standar prosedur operasional;
j. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara
regional maupun nasional.
Pasal 26
Penyelenggara klinik wajib:
a. memasang papan nama klinik;
b. membuat daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di
klinik beserta nomor Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik (SIP)
bagi tenaga medis dan surat izin sebagai tanda registrasi atau Surat
Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) atau Surat Izin
Kerja (SIK) bagi tenaga kesehatan lain;
c. melaksanakan pencatatan untuk penyakit-penyakit tertentu dan
melaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota dalam rangka
pelaksanaan program pemerintah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 27
(1) Besarnya tarif pelayanan klinik berpedoman pada komponen jasa
pelayanan dan jasa sarana.
(2) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. jasa konsultasi;
http://www.djpp.depkumham.go.id
b. jasa tindakan;
c. jasa penunjang medik;
d. biaya pelayanan kefarmasian;
e. ruang perawatan (untuk rawat inap);
f. administrasi; atau
g. komponen lainnya yang menunjang pelayanan.
(4) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
biaya penggunaan sarana dan fasilitas klinik, akomodasi, sediaan
farmasi, bahan dan/atau alat kesehatan habis pakai yang digunakan
dalam rangka pelayanan.
(5) Besarnya biaya masing-masing komponen ditentukan dalam bentuk
nominal, bukan dalam bentuk persen dari biaya lainnya.
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 28
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan
pengawasan.
(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah dapat
mengikutsertakan organisasi profesi.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan
pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala risiko yang dapat
menimbulkan bahaya bagi kesehatan atau merugikan masyarakat.
(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan
dan pelatihan dan kegiatan pemberdayaan lain.
Pasal 29
(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, pemerintah dan pemerintah
daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengambil
tindakan administratif.
(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; atau
c. pencabutan Izin.
Pasal 30
(1) Menteri atau kepala dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota dalam
melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas dengan
http://www.djpp.depkumham.go.id
tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan
klinik.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka semua fasilitas pelayanan
kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan medis dasar atau
spesialistik berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di
Bidang Medik, harus disesuaikan dengan Peraturan ini dalam jangka
waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di
Bidang Medik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 33
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2011
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 16
http://www.djpp.depkumham.go.id

Peraturan Pembuatan Klinik

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Februari 23, 2011 in PERUNDANG-UNDANGAN

 

Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan sesuai Permenkes No.161/PERMENKES/PER/I/2010

žUJI KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN OLEH MTKP

Oleh : Bambang Sutomo,
Asesor Komite Perawat gigi MTKP Propinsi Jawa Tengah,
Dosen Poltekkes Semarang, Sekretaris DPD PPGI Jawa Tengah
Latar Belakang Uji Kompetensi
Sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarkat, maka kepada setiap tenaga kesehatan diwajibkan utnuk melakukan uji kompetensi (kecuali tenaga medis dan farmasi , pasal 32 Permenkes No. 161 tahun 2010). Upaya ini dilakuan untuk melihat lebih lanjut apakah seorang tenaga kesehatan kompeten dibidangnya dan layakmemberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dasar hukum pelaksanaan uji kompetensi adalah adanya Peraturan Menteri Kesehatan RI No.161 Tahun 2010 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Dengan adanya permenkes ini diharapkan sgera terbentuk MTKI di tingkat pusat dan MTKP ditingkat propinsi. Read the rest of this entry »
 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Februari 21, 2011 in Tenaga Kesehatan

 

Tag: , ,

Isi Ottawa Charter

LIMA KEBIJAKAN PROMOSI KESEHATAN

(Ottawa Charter, Tahun 1986 ).


Oleh : Bambang Sutomo, Dosen Poltekkes Semarang, Magister Promkes Undip

Promosi kesehatan merupakan salah satu aspek dalam mewujudkan pembangunan kesehatan. Promosi kesehatan merupakan proses memberdayakan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan serta pengembangan lingkungan sehat (Depkes, 2003).

Dalam mewujudkan promosi kesehatan dapat dicapai melalui 3 (strategi) utama, yaitu : advokasi , bina suasana, dan gerakan pemberdayaan. Ketiganya  diharapkan saling bersinergis dengan didukung oleh pola kemitraan yang nantinya dapat mewujudkan perilaku mencegah dan mengatasi masalah kesehatan.

Dalam Konferensi Internasional Promosi  Kesehatan di Ottawa Canada tahun 1986 telah menghasilkan Piagam Ottawa ( Ottawa Charter ) yang berisi 5 ( lima ) butir kesepakatan yang meliputi :

1. Kebijakan berwawasan kesehatan ( Healthy public policy )

Dalam proses pembangunan adakalanya aspek kesehetan sering diabaikan, oleh karena itu adanya kebijakan yang berwawasan kesehatan, diharapkan bisa mengedepankan proses pembangunan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kesehatan. Kegiatan ini ditujukan kepada para pengambil kebijakan ( policy makers) atau pembuat keputusan (decision makers) baik di institusi pemerintah maupun swasta. Sebagai contoh ; adanya perencanaan pembangunan PLTN di daerah jepara, para penagmbil kebijakan dan pembuat keputusan harus benar-benar bisa memperhitungkan untung ruginya. harus diperhatikan kemungkinan dampak radiasi yang akan ditimbulkan, serta kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa berdampak pada kesehatan.

2. Lingkungan yang mendukung ( Supportive environment ).

Aspek lingkungan juga perlu diperhatikan. Lingkungan disini diartikan dalam pengertian luas. Baik lingkungan fisik (biotik, non biotik), dan lingkungan non fisik. Diharapkan tercipta lingkungan yang kondusip yang dapat mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat.

Contoh : perlunya jalur hijau didaerah perkotaan, yang akhir-akhir ini sering diabaikan pemanfaatannya oleh oknum-oknum tertentu. perlunya perlindungan diri pada kelompok terpapar pencemaran udara , seperti penggunaan masker pada penjaga loket jalan tol, petugas polantas, dsb.

3. Reorientasi pelayanan kesehatan ( Reorient health service ).

Adanya kesalahan persepsi mengenai pelayanan kesehatan, tanggung jawab pelayanan kesehatan kadang hanya untuk pemberi pelayanan (health provider ), tetapi  pelayanan kesehatan  juga merupakan  tanggung jawab  bersama antara pemberi pelayanan kesehatan ( health provider ) dan pihak yang mendapatkan pelayanan. Bagi pihak pemberi pelayanan diharapkan tidak hanya sekedar memberikan pelayanan kesehatan saja, tetapi juga bisa membangkitkan peran serta aktif masyarakat untuk berperan dalam pembangunan kesehatan. dan sebaliknya bagi masyarakat, dalam proses pelayanan dan pembangunan kesehatan harus menyadari bahwa perannya sangatlah penting, tidak hanya sebagai subyek, tetapi sebagai obyek. Sehingga peranserta masyarakat dalam pembangunan kesehatan sangatlah diharapkan.

Contoh : semakin banyaknya upaya-upaya kesehatan yang bersumberdaya masyarakat (UKBM), seperti posyandu, UKGMD, Saka bhakti Husada, poskestren, dll.

4. Ketrampilan individu ( Personal Skill )

Dalam mewujudkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan, ketrampilan individu mutlak diperlukan. Dengan harapan semakin banyak individu yang terampil akan pelihara diri dalam bidang kesehatan, maka akan memberikan cerminan bahwa dalam kelompok dan masyarakat tersebut semuanya dalam keadaan yang sehat. ketrampilan individu sangatlah diharapkan dalam mewujudkan keadaan masyarakat yang sehat. Sebagai dasar untuk terapil tentunya individu dan masyarakat perlu dibekali dengan berbagai pengetahuan mengenai kesehatan, selain itu masyarakata juga perlu dilatih mengenai cara-cara dan pola-pola hidup sehat.

Contoh : melalui penyuluhan secra indicidu atau kelompok seperti di Posyandu, PKK. Adanya pelatihan kader kesehatan, pelatihan dokter kecil, pelatihan guru UKS, dll.

5. Gerakan masyarakat ( Community action ).

Adanya gerakan ini dimaksudkan untuk menunjukan bahwa kesehatan tidak hanya milik pemerintah, tetapi juga milik masyarakat. Untuk dapat menciptakan gerakan kearah hidup sehata, masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan. selain itu masyarakat perlu diberdayakan agar mampu berperilaku hidup sehat. Kewajiban dalam upaya meningkatkan kesehatan sebagai usaha untuk mewujudkan derajat setinggi-tingginya, teranyata bukanlah semata-mata menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan. Masyarakat justru yang berkewajiban dan berperan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Hal ini sesuai yang tertuang dalam Pasal 9 , UU N0. 36 tahun 2009 Tentang kesehatan, yang berbunyi :

“Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya”.

Contoh ; adanya gerakan 3 M dalam program pemberantasn DBD, gerakan jumat bersih, perlu diketahuai di negeri tetangga malaysia ada gerakan jalan seribu langkah (hal ini bisa kita contoh), bahkan untuk mengukurnya disana sudah dijual alat semacam speedometer.

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Februari 17, 2011 in Tenaga Kesehatan

 

Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) KOMUNIKASI KESEHATAN DALAM HEALTH PROMOTION

KOMUNIKASI KESEHATAN DALAM HEALTH PROMOTION

Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)

Oleh ; Bambang Sutomo,

Magister Promkes Undip Kajian Sumberdaya Manusia Kesehatan, Dosen Poltekkes Depkes Semarang

Promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan

Promosi kesehatan ditujukan untuk menolong masyarakat memiliki kehidupan yang sehat. Hal ini meliputi meningkatkan pengetahuan dan kepedulian, memungkinkan mereka melakukan tindakan-tindakan untuk meningkatkan kesehatan mereka dan memastikan bahwa lingkungan mereka memungkinkan mereka untuk membuat pilihan-pilihan kesehatan. Promosi kesehatan meliputi:

1.       Pendidikan kesehatan

2.       Pengembangan kemampuan personal

3.       Penguatan aksi-aksi komunitas

4.       Reorientasi pelayanan kesehatan

5.       Pembangunan kebijakan kesehatan publik

6.       Menciptakan lingkungan yang mendukung

Beberapa contoh promosi kesehatan untuk peningkatan kesehatan seksual dan mengurangi resiko HIV dan PMS:

1.       Pendidikan kesehatan

–        Meningkatkan pengetahuan atas fakta-fakta tentang HIV dan AIDS

–        Bagaimana merawat orang yang menyandang HIV/AIDS

2.       Pengembangan kemampuan personal

–        Cara menggunakan kondom

–        Peningkatan kemampuan komunikasi dan negosiasi bagi perempuan

3.       Penguatan aksi-aksi komunitas

–        Penyediaan kesempatan kerja bagi kaum perempuan

–        Melibatkan lembaga keagamaan maupun LSM

4.       Reorientasi pelayanan kesehatan

–        Penyediaan layanan test HIV dan pendampingan

–        Mengintegrasikan STD dalam PHC

–        Pelayanan kesehatan bagi kaum muda

5.       Pembangunan kebijakan kesehatan publik

–        Pendidikan sex di sekolah-sekolah

–        Hak-hak kepemilikan janda atas tanah dan property

6.       Menciptakan lingkungan yang mendukung

–        Mengijinkan penggunaan kondom

–        Mempertanyakan (mengubah) tradisi-tradisi yang menghambat

–        Mempromosikan penggunaan kondom, mengembangkan sikap disiplin pribadi dan kejujuran

 

Pendidikan kesehatan: berbagai kombinasi dari pembelajaran yang dirancang untuk mempengaruhi, memungkinkan dan mendorong adopsi secara sukarela perilaku-perilaku yang kondusif bagi kesehatan. Tujuan pendidikan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian yang diperlukan bagi promosi kesehatan.

 

KIE (kommunication, information, education)

KIE  dalam program kesehatan ditujukan untk meningkatkan kepedulian dan mengubah sikap untuk menghasilkan suatu sebuah perubahan perilaku yang spesifik. IEC berarti berbagi informasi dan ide melalui cara-cara yang dapat diterima oleh komunitas, dan menggunakan saluran, metode maupun pesan yang tepat. Hal ini lebih luas dari pengembangan materi pendidikan kesehatan karena meliputi proses komunikasi dan membangun jaringan komunikasi.

KIE  harus melibatkan partisipasi aktif dari target audiens dan menggunakan metode maupun teknik yang familiar bagi audiens. KIE merupakan alat yang penting dalam promosi kesehatan untuk menciptakan linkungan yang mendukung dan penguatan aksi-aksi komunitas serta berperan penting dalam perubahan perilaku.

 

Komunikasi

Komunikasi adalah tentang pertukaran informasi, berbagi ide dan pengetahuan. Hal ini berupa proses dua arah dimana informasi, pemikiran, ide, perasaan atau opini disampaikan/dibagikan melalui kata-kata, tindakan maupun isyarat untuk mencapai pemahaman bersama. Komunikasi yang baik berarti bahwa para pihak terlibat secara aktif. Hal ini akan menolong mereka untuk mengalami cara baru mengerjakan atau memikirkan sesuatu, dan hal ini kadang-kadang disebut pembelajaran partifipatif.

Semua aktifitas manusia melibatkan komunikasi, namun karena kita sering menerimanya begitu saja, kita tidak selalu memikirkan bagaimana kita berkomunikasi dengan yang lain dan apakah efektif atau tidak.  Komunikasi yang baik melibatkan pemahaman bagaimana orang-orang  berhubungan dengan yang  lain, mendengarkan apa yang dikatakan dan mengambil pelajaran dari hal tersebut. Perbedaan antara pendekatan komunikasi yang melibatkan ‘berbagi informasi/information sharing’ dengan pemberian informasi (information giving) disajikan pada box berikut:

PEMBERIAN INFORMASI INFORMATION SHARING (komunikasi)
Pengajaran formal Pembelajaran partisipatif
Berbicara secara top-down Mengedepankan dialog
Menguraikan larangan-larangan Menjadikan ide menarik
Para professional yang paling mengetahui Bekerjasama
Tergantung kepada pemaparan pengajar Menggunakan metode partisipatif
Pengajar adalah pengambil keputusan Udiens terlibat dalam pengambilan keputusan
Tergantung kepada poster (media visual miskin) Menggunakan berbagai media visual
Dibatasi waktu pengajar Menambah waktu jika perlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efektifitas komunikasi tergantung kepada:

1.       Sumbernya (sikap, pengetahuan, kemampuan berkomunikasi, kesesuaian dengan system sosial dan budaya)

2.       Pesannya ( jelas, sederhana, spesifik, factual, tepat, relevan, sesuai konteks waktunya)

3.       Saluran yang digunakan/alat (tepat, relevan, dapat diakses dan terjangkau harganya)

4.       Penerima (sikap, persepsi, kemampuan komunikasi, pengetahuan, system sosial dan budaya)

 

Model-model komunikasi

Terdapat beberapa model komunikasi yang membantu menerangkan proses komunikasi, dua diantarannya adalah:

a.     Model SMCR: komunikasi terjadi jika ada pengirim (Sender), pesan yang dikirimkan (Message), alat atau saluran pengirim pesan (Channel), dan penerima pesan (Reciever).  Penerima pesan harus menginterpretasikan pesan secara benar untuk memahaminya.  Model ini mengeasumsikan bahwa tujuan komunikasi adalah untuk mempengaruhi perubahan dalam hal pengetahuan, sikap atau perilaku dari penerima pesan. Kelemahan utama dari model ini adalah tidak nampaknya dialog diantara pengirim dan penerima.

b.    Model konvergen: tidak seperti model SMCR, model ini menunjukkan bahwa komunikasi melibatkan dialog dan pertukaran informasi serta ide untuk mencapai pemahaman bersama. Hal ini meliputi ide bahwa individu adalah partisipan yang secara aktif membawa pengalamannya ke dalam proses komunikasi, yang terjadi secara terus menerus dan terdiri dari berbagai aktifitas seperti mendengarkan, refleksi, mengekspresikan ide, perasaan dan perilaku. Secara teoritis semakin banyak terjadi komunikasi maka semakin bertambah wilayah pemahaman bersama. Dalam model ini menggambarkan beberapa prinsip-prinsip komunikasi:

 

–        Orang memilih apa yang mereka lihat

–        Mereka menginterpretasikan secara selektif yang mereka lihat

–        Memilih mana yang perlu diingat dan mana yang dilupakan

–        Kata dan pengertian berada dalam konteks dan merupakan bagian dari relasi

–        Komunikasi merupakan proses yang terjadi terus-menerus, bukan produk.

 

Tipe-tipe komunikasi

Dua tipe utama komunikasi yaitu komunikasi interpersonal dan komunikasi massa.

Komunikasi interpersonal, kadang-kadang disebut juga komunikasi tatap muka, merupakan salah satu metode komunikasi yang paling efektif. Komunikasi interpersonal dapat dilakukan antara perseorangan maupun dengan seseorang dengan kelompok kecil untuk bertukar informasi, mengembangkan dialog dan membantu mereka membuat keputusan sendiri.

Komunikasi massa, biasanya melibatkan audiens yang lebih luas dan menggunakan media massa untuk menjangkau jumlah massa yang banyak dalam satu kesempatan.

Dalam KIE komunikasi interpersonal maupun komunikasi massa memainkan peranan yang berbeda namun saling melengkapi. Sebagai contoh: iklan radio atau TV dapat memperkenalkan ide perilaku yang baru seperti keluarga berncana dan memotivasi orang untuk mengunjungi klinik atau menghubungi petugas kesehatan. Komunikasi interpersonal dapat mendukung pesan yang diterima seseorang dari media massa dengan memberikan kesempatan untuk bertanya dan menerima lebih banyak informasi. Dalam keluarga berencana, komunikasi interpersonal berperan penting dalam menentukan apakah klien menggunakan metode yang benar ataukah harus selalu bolak-balik untuk mendapatkan ararahan-arahan.

 
4 Komentar

Ditulis oleh pada Februari 14, 2011 in Tenaga Kesehatan

 

HARAPAN 2015 DENGAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)

 

HARAPAN BARU DENGAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)

Pengertian MDGs

Harapan baru pada tahun 2015 tercapai perubahan siginifikan  di bidang kesehatan, hal ini sebagai wujud realisasi pertemuan beberapa anggota PBB pada sekitar bulan  September 2000, dengan diikuti sebanyak 189 negara mengadakan perkumpulan dan pertemuan, dan menghasilkan sebuah deklarasi.

Deklarasi ini menghimpun kesepakatan para pemimpin dunia yang tidak pernah ada sebelumnya untuk menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi dan kebebasan fundamental dalam satu paket.  Dalam kesepakatannya, kemudian negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi tujuan pembangunan milenium (millenium developments goals). Setiap tujuan memiliki satu atau beberapa target beserta indikatornya. MDG menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus utama pembangunan memiliki tenggat waktu dan kemajuan yang terukur.

Inti dari Millennium Declaration ini mengandung 8 item,  dimana hasil deklarasi ini diharapakan dan ditargetkan bisa terwujud sampai dengan tahun 2015 , yang kemudian 8  point ini dikenal dengan Millennium Development Goals (MDGs).

Adapun Tujuan / Sasaran MDGs

a.       Memberantas kemiskinan dan kelaparan

  • Mengurangi sampai setengah jumlah penduduk yang hidup dengan penghasilan kurang dari satu dollar perhari
  • Mengurangi sampai setengah jumlah penduduk yang kelaparan

b.      Mewujudkan pendidikan dasar bagi semua

  • Menjamin agar semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan jenjang pendidikan dasar

c.       Mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan

  • Menghapus ketidaksetaraan jender dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005, dan di semua tingkat pendidikan pada tahun 2015

d.      Menurunkan angka kematian balita

  • Mengurangi dua pertiga dari anka tingkat kematian anak di bawah usia lima tahun

e.       Meningkatkan kesehatan ibu

  • Mengurangi tiga perempat dari angka tingkat kematian ibu

f.       Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya

  • Menghentikan dan mengurangi laju penyebaran HIV/AIDS
  • Menghentikan dan mengurangi laju penyebaran malaria serta penyakit menular utama lainnya

g.      Menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup

  • Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program-program di tingkat nasional serta mengurangi perusakan sumber daya alam
  • Mengurangi sampai setengah jumlah penduduk yang tidak memiliki akses kepada air bersih yang layak minum
  • Berhasil meningkatkan kehidupan setidaknya 100 juta penghuni kawasan kumuh pada tahun 2020

h.      Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

  • mengembangkan lebih lanjut sistem perdagangan dan keuangan terbuka yang berdasar aturan, dapat diandalkan dan tidak diskriminatif. Termasuk komitmen melaksanakan tata pemerintahan yang baik, pembangunan dan pemberantasan kemiskinan – baik secara nasional maupun internasional
  • menangani kebutuhan khusus negara-negara yang kurang berkembang. Mencakup pemberian bebas tarif dan bebas kuota untuk ekspor mereka; keringanan pembayaran hutang bagi negara-negara miskin yang terjerat hutang; pembatalan hutang bilateral; dn pemberian bantuan pembangunan yang lebih besar untuk negara-negara yang berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan c) menangani kebutuhan khusus negara-negara yang terkurung daratan dan negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang.

Semoga bermanfaat (by : bambang Sutomo, health promotion)…..

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Februari 14, 2011 in Tenaga Kesehatan